SERANG, delikhukum.com — Proyek Rekonstruksi Jalan beton Petir - Kampung Jati Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Yang dikerjakan oleh CV DIITRA JARAI KADAN. dengan menggunakan anggaran DBH-APBD Perubahan Kabupaten Serang, Tahun 2025 sebesar Rp 349.530.000, diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan kurangnya pengawasan yang memadai dari pihak dinas terkait, yang membuat pelaksana proyek leluasa bekerja di luar perencanaan.
Tim investigasi yang memantau langsung di lokasi proyek menemukan beberapa kejanggalan signifikan yang mengarah pada dugaan penyimpangan. Salah satu temuan utama adalah agregat pakai abu batu. yang merupakan tahap penting dalam pengerjaan rambat beton untuk memastikan struktur yang lebih kokoh dan tahan lama. Selain itu, jalan beton sudah pada retak pecah (Halilintar).
Menyikapi hasil pekerjaan tersebut Haji. Euis selaku dewan yang membawa pekerjaan aspirasi dari partai PKS dirinya mengakui bahwa itu aspirasi nya, dan ketika ditanyakan pengawas nya Dia mengatakan bahwa pekerjaan jalan cor sudah menyampaikan kepada fraksi, terkait pekerjaan yang kurang bagus dirinya juga lagi nunggu jawaban.
"Saya juga sudah menyampaikan terkait jalan pengecoran yang kurang bagus itu, saya sudah sampaikan ke fraksi juga nanti mungkin saya nunggu jawaban nya, saya juga kan sama kok jalannya gitu kan kurang kokoh, " ujarnya ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya pada Jumat, (19 Desember 2025).
Seperti diketahui pada pemberitaan sebelumnya. Sihabudin, selaku kepala bidang bina marga dinas PUPR kabupaten Serang, "bungkam" saat dikonfirmasi mengenai kejanggalan pekerjaan tersebut dugaan ketidaksesuaian spesifikasi proyek yang mereka awasi. saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pengelolaan anggaran dan kualitas pembangunan yang dilakukan. Nurhamzah, Ketua LBH Yabpeknas DPD Provinsi Banten. bersama Tim Awak Media, mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proyek tersebut. Mereka juga meminta agar proyek-proyek serupa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang merugikan kepentingan publik.
Hingga saat ini, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut belum memberikan klarifikasi terkait temuan ini.
(Red/Mijong)
0 Comments