Spanduk “BEM Nusantara Dukung KPK Turun di Banten” Muncul di Kota Serang, Ada Pesan Kritis di Baliknya?

SERANG, BANTEN | delikhukum.com — Sebuah spanduk bertuliskan “BEM Nusantara Dukung KPK Turun di Banten” terlihat terpasang di salah satu jembatan di Kota Serang, Sabtu (7/11/2026). Kemunculan spanduk tersebut menarik perhatian publik sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai kondisi tata kelola pemerintahan dan pengawasan pemberantasan korupsi di Provinsi Banten.

Pesan dalam spanduk tersebut dinilai bukan sekadar tulisan yang menghiasi ruang publik. Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjadi bentuk aspirasi sekaligus dorongan agar lembaga antirasuah memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan di Banten.

M. Qolby Yusuf selaku narasumber menilai, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum merupakan prinsip mendasar yang tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan pemerintahan.

Dorongan agar KPK turun ke Banten juga menjadi pengingat bahwa setiap penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Dalam hal ini, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial. Sikap kritis terhadap kekuasaan bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Munculnya spanduk tersebut pun menyisakan pertanyaan: Ada persoalan apa di balik dorongan agar KPK memberikan perhatian khusus terhadap Provinsi Banten?

Tentu, setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum, berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekadar opini maupun tekanan publik. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai pengelolaan pemerintahan dan penggunaan uang negara.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan kepentingan kelompok, organisasi, ataupun golongan tertentu. Ini merupakan perjuangan untuk melindungi hak masyarakat dan memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya.

Banten bukan milik segelintir orang. Banten adalah milik rakyat. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas merupakan hak masyarakat yang wajib diperjuangkan. 

(Redaksi)