SERANG, delikhukum.com — Proyek pembangunan dan rehabilitasi SMPN 1 Pamarayan yang berlokasi di Jalan Bojong Loa, tepat di seberang SMPN 1 Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran Rp1.111.436.348 dari Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga menggunakan material besi yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta minim pengawasan di lapangan, Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan hasil investigasi tim media di lokasi, ditemukan sejumlah kejanggalan pada pekerjaan konstruksi, khususnya ukuran material besi tulangan. Besi tiang terukur sekitar 11,4 mm, sementara besi sengkang atau cincin terukur sekitar 7,5 mm.
Temuan tersebut menjadi tanda tanya serius. Pasalnya, berdasarkan keterangan pekerja di lokasi, besi tiang seharusnya menggunakan ukuran 12 mm dan besi sengkang atau cincin berukuran 8 mm penuh.
Saat dikonfirmasi seorang pekerja menjelaskan untuk pekerjaan pembangunan perpustakaan, upah pekerja disebut menggunakan sistem borongan dengan nilai sekitar Rp50 juta hingga pekerjaan selesai. Sementara itu, pekerjaan rehabilitasi dibayarkan menggunakan sistem harian, dengan rincian upah tukang sebesar Rp160.000 per hari dan kenek sebesar Rp140.000 per hari.
"Kalau besi tiang menggunakan ukuran 12 mm dan besi sengkang cincin 8 mm full. Saya hanya sebatas menjalani kerja saja, Pak. Pelaksana proyek namanya Arif. Kalau konsultan pengawas tidak ada di lokasi, Pak, begitu juga pelaksana proyek," ungkap pekerja tersebut.
Pernyataan itu semakin memperkuat pertanyaan mengenai keberadaan dan fungsi pengawasan proyek. Bagaimana pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak lebih dari Rp1,1 miliar dapat berjalan ketika pelaksana dan konsultan pengawas justru disebut tidak berada di lokasi saat tim media melakukan pemantauan?
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas nama dalam dokumen kontrak, sementara pelaksanaan pekerjaan di lapangan berjalan tanpa kontrol yang jelas.
Kepala Sekolah Mengaku Hanya Penerima Manfaat
Tim media kemudian meminta keterangan Kepala SMPN 1 Pamarayan terkait pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi tersebut.
Kepala sekolah menjelaskan bahwa pekerjaan meliputi rehabilitasi tiga ruang kelas serta pembangunan satu ruang kelas baru untuk perpustakaan.
"Saya hanya penerima manfaat saja dari dinas, Pak. Kalau terkait proyek itu, Dinas dan kontraktor yang lebih tahu. Saya terima kunci. Kalau yang ada sekarang hanya pekerja saja dan pelaksana proyek namanya Arif," ujarnya.
Pernyataan kepala sekolah tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah menyerahkan urusan teknis pelaksanaan kepada dinas dan penyedia jasa. Namun, hal itu tidak menghilangkan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
Anggaran Miliaran, Mutu Pekerjaan Jangan Sampai Dipertaruhkan
Proyek dengan nilai kontrak Rp1.111.436.348 bukanlah pekerjaan bernilai kecil. Setiap rupiah anggaran pemerintah harus dipertanggungjawabkan melalui pekerjaan yang sesuai spesifikasi, berkualitas, dan memenuhi standar keselamatan konstruksi.
Apabila dugaan perbedaan ukuran besi tersebut terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan gambar kerja, maka pihak penyedia jasa wajib memberikan penjelasan serta melakukan perbaikan sesuai ketentuan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Serang juga diminta tidak tutup mata. Pemeriksaan teknis secara langsung perlu dilakukan, termasuk pengukuran ulang material, pemeriksaan gambar kerja, RAB, serta evaluasi terhadap fungsi konsultan pengawas.
Jangan sampai proyek pendidikan hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi mengabaikan kualitas bangunan. Gedung sekolah bukan sekadar bangunan untuk diserahkan kuncinya, melainkan fasilitas pendidikan yang harus menjamin keamanan dan keselamatan peserta didik.
Identitas dan Rincian Proyek
•Nama pekerjaan: Pembangunan dan Rehabilitasi SMPN 1 Pamarayan.
•Lokasi: Jalan Bojong Loa, seberang SMPN 1 Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten.
•Sumber dana: Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2026.
•Nomor kontrak: 642/52- PK.1016/1413000/1/SP/SARPRAS/2026.
•Tanggal kontrak: 13 Oktober 2026.
•Nilai kontrak: Rp1.111.436.348 (termasuk PPN).
•Waktu pelaksanaan: 75 hari kalender.
•Masa pemeliharaan: 180 hari kalender.
•Penyedia jasa: CV Cakra Dua Bersama.
•Konsultan pengawas: CV Putra Nugraha Design.
Tim media meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, CV Cakra Dua Bersama selaku penyedia jasa, serta CV Putra Nugraha Design selaku konsultan pengawas agar segera memberikan klarifikasi terbuka.
Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya soal ukuran besi, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab memastikan material sesuai spesifikasi, bagaimana pengawasan dilaksanakan, dan apakah pekerjaan telah memenuhi seluruh ketentuan kontrak.
Publik berhak mengetahui kualitas pekerjaan yang dibiayai uang negara. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah justru menyisakan persoalan mutu dan pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya mendapatkan keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, CV Cakra Dua Bersama, dan CV Putra Nugraha Design.
(Misra)
.png)
0 Comments