Subscribe Us

header ads

Proyek Paving Desa Kampung Baru Diduga Asal Jadi! Tanpa Papan Informasi, Paving Bekas dan Pecah Tetap Dipasang

SERANG, BANTEN | delikhukum.com — Proyek pembangunan jalan paving blok di Kampung Baru RT 016/RW 002, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan tajam. Pasalnya, pekerjaan yang diduga menggunakan anggaran negara tersebut disinyalir dilaksanakan tanpa transparansi dan memperlihatkan sejumlah kejanggalan teknis di lapangan, Senin (2/11/2026).


Berdasarkan hasil investigasi tim media, ditemukan beberapa kondisi yang patut dipertanyakan. Mulai dari tidak adanya papan informasi proyek, dugaan penggunaan paving blok bekas, pemasangan kanstin dalam posisi tidur, hingga paving blok yang sudah patah atau rusak tetap dipasang.


Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah pekerjaan ini benar-benar mengutamakan kualitas dan ketentuan teknis, atau justru sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan tanpa memperhatikan mutu pembangunan?


Tanpa Papan Informasi, Publik Dibuat Bertanya-tanya


Tidak adanya papan informasi proyek sejak awal pelaksanaan menjadi persoalan mendasar. Masyarakat tidak dapat mengetahui berapa nilai anggaran, dari mana sumber dananya, berapa volume pekerjaan, siapa pelaksananya, serta berapa lama waktu pengerjaannya.


Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran pembangunan dikelola dan dipertanggungjawabkan.


Seorang warga sekitar yang dikonfirmasi awak media mengungkapkan bahwa sejak awal pekerjaan berlangsung dirinya tidak pernah melihat papan informasi proyek di lokasi.


"Sejak awal pelaksanaan pekerjaan ini, saya tidak melihat adanya papan informasi proyek," ungkap warga.


Paving Diduga Bekas, Material Rusak Tetap Dipasang


Tak hanya persoalan transparansi, kondisi fisik pekerjaan juga menjadi sorotan. Tim media menemukan paving blok yang diduga merupakan material bekas, sejumlah paving dalam kondisi patah tetap dipasang, serta kanstin yang diduga dipasang dalam posisi tidur.


Jika dugaan tersebut terbukti, kondisi ini patut dievaluasi karena pekerjaan pembangunan jalan lingkungan seharusnya mengutamakan kualitas, ketahanan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.


Jangan sampai anggaran pembangunan yang bersumber dari uang rakyat justru menghasilkan pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan.


Kepala Desa Belum Memberikan Penjelasan


Untuk mendapatkan klarifikasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media berupaya mendatangi kediaman Kepala Desa Kampung Baru pada Minggu (1/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, Kepala Desa tidak berada di tempat sehingga belum berhasil dimintai keterangan.


Inspektorat Diminta Turun Tangan


Atas sejumlah temuan tersebut, Inspektorat Kabupaten Serang dan pihak kecamatan diharapkan tidak tinggal diam. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan kesesuaian material, metode pemasangan, volume pekerjaan, serta penggunaan anggaran dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis.


Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu diminta melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.


Perlu ditegaskan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu landasan penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik.


Uang Rakyat Bukan untuk Pekerjaan Asal Jadi!


Pembangunan infrastruktur bukan sekadar menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan proyek di atas kertas. Kualitas pekerjaan, keterbukaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksana harus menjadi prioritas.


Jangan sampai masyarakat hanya menerima hasil pembangunan yang dipertanyakan kualitasnya, sementara informasi mengenai anggaran dan pelaksananya justru tidak terpampang secara terbuka.


Awak media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Desa Kampung Baru maupun pihak pelaksana untuk memberikan penjelasan atas seluruh temuan tersebut.


Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa maupun pelaksana belum memberikan keterangan resmi. 

(Red/Tim)


Post a Comment

0 Comments