SERANG, delikhukum.com — 2 November 2026 Eks Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI) kembali menyoroti persoalan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Berdasarkan penelusuran terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2019–2025, berbagai persoalan aset daerah disebut terus berulang selama tujuh tahun berturut-turut.
Temuan tersebut mencakup aset tanah yang dikuasai pihak lain, gedung dan jalan yang tidak memiliki data ukuran, kendaraan dinas tanpa dokumen kepemilikan lengkap, hingga aset bernilai miliaran rupiah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Bahkan, berdasarkan LHP BPK Tahun Anggaran 2025 halaman 228–229, nilai aset tanah milik Pemprov Banten tercatat mencapai sekitar Rp9,36 triliun.
Ketua Umum EKS. NAPI, Tubagus Delly Suhendar, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum, pengamanan, transparansi, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga aset milik masyarakat.
"Tanah, gedung, situ, dan kendaraan dinas itu dibeli menggunakan uang rakyat. Kalau datanya tidak lengkap dan pengawasannya lemah, aset bisa dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain tanpa kejelasan. Kami tidak menuduh siapa pun. Kami meminta Pemprov Banten membuka informasi, di mana aset-aset tersebut berada dan siapa yang menggunakannya," tegas Tubagus Delly.
Aset Dikuasai Pihak Lain, Persoalan Berulang dari Tahun ke Tahun
Dalam penelusuran EKS. NAPI terhadap LHP BPK, sejumlah persoalan penguasaan dan pemanfaatan aset daerah ditemukan pada beberapa tahun anggaran.
Pada 2019, BPK mencatat enam bidang tanah seluas total 62,9 hektare dikuasai pihak lain dan telah diserahkan kepada Kejaksaan untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, Pemprov Banten kalah dalam perkara sengketa Situ Cihuni melawan perusahaan. Terdapat pula satu bidang tanah di Pandeglang yang ditukar guling oleh Pemkab tanpa izin Pemprov Banten dan kemudian dimanfaatkan sebagai lokasi minimarket.
Pada 2020, gedung milik Pemprov Banten digunakan untuk kantor kas dan ATM Bank Banten tanpa pembayaran sewa. Sebanyak 21 kendaraan dinas juga dipinjamkan tanpa didukung perjanjian yang memadai.
Persoalan serupa kembali muncul pada 2023. Tanah SMKN 2 Kota Tangerang dilaporkan dihuni 45 keluarga, bahkan sebagian bidang disebut telah bersertifikat atas nama warga. Selain itu, sebanyak 33 kendaraan dinas dipinjam oleh instansi lain tanpa dokumen peminjaman.
Pada 2024, BPK mencatat sebanyak 36 situ, waduk, dan embung mengalami perubahan fungsi atau dikuasai masyarakat.
Sementara dalam LHP 2025, ditemukan tanah milik Disperindag seluas 9,9 hektare di Kopo dimanfaatkan untuk bangunan dan ladang jagung tanpa kejelasan pembayaran sewa. Rumah dinas di Kota Tangerang juga dilaporkan disewakan kepada pihak lain dengan nilai Rp20 juta per tahun oleh pihak yang bukan penghuni sah. Tanah milik PUPR di Cipondoh turut digunakan sebagai gudang perusahaan tanpa pembayaran sewa.
Data Aset Tidak Lengkap, Bahkan Aset Baru Ikut Bermasalah
EKS. NAPI juga menyoroti lemahnya penatausahaan barang milik daerah yang dinilai terus berulang.
Dalam LHP 2020, BPK menemukan sebanyak 2.590 gedung tidak dilengkapi informasi luas bangunan, 70 bidang tanah tanpa keterangan luas, 99 ruas jalan tanpa ukuran, serta 323 kendaraan yang tidak memiliki nomor BPKB dalam pencatatan aset, dengan nilai mencapai Rp55,08 miliar.
Pada tahun yang sama, sebanyak 590 bidang tanah juga belum bersertifikat.
Memasuki 2021, ditemukan pencatatan tanah ganda dan ruas jalan yang tercatat dengan nilai hanya Rp1. Selain itu, 506 unit software kedaluwarsa senilai Rp56,09 miliar masih tercatat sebagai aset daerah.
Pada 2022, rekomendasi BPK untuk melengkapi data tanah, gedung, jalan, dan dokumen BPKB kendaraan belum sepenuhnya diselesaikan. BPK juga menyoroti pengadaan tanah untuk sekolah baru senilai Rp13,45 miliar yang luasnya di bawah standar dan berada dekat jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
Persoalan pendataan kembali terlihat pada 2024. Dari total 149.666 barang milik daerah, pendataan ulang baru mencakup 72.799 barang atau kurang dari separuh keseluruhan aset. Penyelesaiannya direncanakan hingga 2027.
Ironisnya, dalam LHP 2025, BPK kembali mencatat 300 gedung serta 1.601 ruas jalan dan jaringan irigasi yang baru dibangun pada tahun tersebut tanpa dilengkapi informasi ukuran.
Kondisi ini menjadi perhatian EKS. NAPI karena persoalan administrasi aset tidak hanya terjadi pada aset lama, tetapi juga ditemukan pada aset yang baru dibangun.
Kendaraan Dinas: Dokumen Tidak Lengkap dan Pajak Menunggak
Selain 211 kendaraan dinas yang keberadaannya tidak diketahui sebagaimana telah disoroti EKS. NAPI dalam rilis sebelumnya, BPK juga mencatat sejumlah persoalan lain.
Pada 2023, sebanyak 254 kendaraan dinas tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor.
Kemudian, pada 2024, ditemukan 138 kendaraan dinas tanpa dokumen BPKB serta 10 kendaraan dengan identitas ganda.
Menurut EKS. NAPI, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan, kelengkapan dokumen, dan kewajiban pajak kendaraan dinas tersebut.
Puluhan Miliar Aset Menganggur, Aset Rusak Belum Tuntas
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah pemanfaatan aset daerah yang belum optimal.
Pada 2023, BPK mencatat sebanyak 67 bidang tanah senilai Rp245,38 miliar dalam kondisi belum dimanfaatkan.
Pada tahun yang sama, aset dalam kondisi rusak berat senilai Rp240,87 miliar dipindahkan ke pos pencatatan "aset lain-lain".
EKS. NAPI mempertanyakan tindak lanjut atas aset tersebut, apakah telah dilakukan perbaikan, penghapusan sesuai ketentuan, atau langkah lain untuk memastikan aset daerah tidak terus membebani pengelolaan keuangan pemerintah.
Sementara itu, dalam LHP 2025, BPK juga menyoroti kondisi gudang obat RSUD yang mengalami suhu panas dan tidak dilengkapi alat pengukur suhu.
Ada Perbaikan, tetapi Pekerjaan Rumah Masih Besar
Di tengah berbagai catatan tersebut, EKS. NAPI mengakui terdapat perkembangan positif dalam pengamanan legalitas aset tanah.
Persentase tanah milik Pemprov Banten yang telah bersertifikat meningkat dari 26,2 persen pada 2019 menjadi 80,8 persen pada 2025. Meski demikian, masih terdapat 294 bidang tanah yang belum bersertifikat.
Selain itu, Situ Cihuni yang sebelumnya menjadi objek sengketa dan Pemprov Banten kalah dalam perkara pada 2019, kini telah bersertifikat atas nama Pemprov Banten.
"Situ Cihuni membuktikan bahwa aset milik rakyat bisa diselamatkan apabila ditangani secara serius. Namun, pekerjaan pemerintah tidak cukup hanya mengurus sertifikat. Pendataan, pengawasan pemanfaatan, penertiban penguasaan pihak lain, dan penagihan sewa juga harus diselesaikan. Rekomendasi BPK terkait pendataan aset sejak 2021 pun harus dituntaskan," ujar Tubagus Delly.
Lima Tuntutan EKS. NAPI kepada Gubernur dan DPRD Banten
Dengan mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 2004 khususnya Pasal 20 mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, serta ketentuan pengelolaan barang milik negara/daerah dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, EKS. NAPI menyampaikan lima tuntutan kepada Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten:
1. Menertibkan dan mengamankan aset daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan pihak lain, termasuk tanah di Kopo, Cipondoh, SMKN 2 Kota Tangerang, rumah dinas yang disewakan, 36 situ dan waduk, serta enam bidang tanah seluas 62,9 hektare yang menjadi catatan sejak 2019. Termasuk melakukan penagihan sewa apabila terdapat kewajiban yang belum dipenuhi.
2. Membuka kejelasan status hukum tanah di Pandeglang yang tercatat mengalami tukar guling oleh Pemkab tanpa izin Pemprov Banten, termasuk menjelaskan proses dan dasar hukumnya.
3. Mengumumkan daftar kendaraan dinas beserta identitas pemegang dan penggunaannya, sekaligus menuntaskan persoalan dokumen kepemilikan serta tunggakan pajak 254 kendaraan dinas sebagaimana tercatat dalam LHP 2023.
4. Mempublikasikan perkembangan pendataan ulang aset secara berkala hingga 2027, termasuk memberikan penjelasan atas 300 gedung dan 1.601 ruas jalan serta jaringan irigasi yang tercatat tanpa ukuran dalam LHP 2025.
5. Menyusun rencana pemanfaatan 67 bidang tanah senilai Rp245,38 miliar yang belum dimanfaatkan, serta menjelaskan langkah perbaikan atau penghapusan sesuai ketentuan terhadap aset rusak berat senilai Rp240,87 miliar.
Gubernur Diminta Tidak Membiarkan Temuan Terus Berulang
EKS. NAPI menilai berbagai catatan BPK selama tujuh tahun anggaran tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemprov Banten dan DPRD. Rekomendasi pemeriksaan tidak boleh berhenti sebatas jawaban administratif, tetapi harus diikuti langkah nyata yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Menurut EKS. NAPI, masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset daerah dikelola, siapa yang memanfaatkannya, serta apa langkah pemerintah untuk mengamankan aset yang bermasalah.
"Jangan sampai aset bernilai triliunan rupiah hanya tercatat di atas kertas, sementara penguasaan, pemanfaatan, dan keberadaannya tidak terpantau dengan baik. Kami meminta Gubernur Banten mengambil langkah konkret dan DPRD menjalankan fungsi pengawasannya. Aset daerah adalah milik rakyat, bukan untuk dibiarkan tanpa kepastian pengelolaan," tutup Tubagus Delly Suhendar.
Narasumber: Tubagus Delly Suhendar
Ketua Umum Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia (EKS. NAPI)

0 Comments