BANTEN | DELIKHUKUM.COM — Manajemen UPTD RSUD Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya konten di media sosial TikTok yang memuat narasi mengenai dugaan penetapan tersangka kasus korupsi alat kesehatan (alkes). Konten tersebut juga menampilkan foto dan identitas sejumlah pihak yang dikaitkan dengan tuduhan tersebut.
Direktur UPTD RSUD Banten, dr. Danang Hamsah Nugroho, M.Kes., dengan tegas membantah informasi tersebut. Ia menyatakan bahwa narasi yang beredar tidak benar dan meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Dalam klarifikasinya, manajemen RSUD Banten juga menegaskan tidak memiliki pegawai maupun mengenal seseorang bernama Poskawati sebagaimana disebutkan dalam konten tersebut.
Pihak rumah sakit menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan pelayanan institusi tetap dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi penyebaran konten tersebut, RSUD Banten menyatakan akan menelusuri sumber penyebaran serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Manajemen juga tengah mengkaji kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang diduga menyebarkan informasi bohong, pencemaran nama baik, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya.
RSUD Banten menegaskan bahwa setiap langkah hukum akan dilakukan berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk lebih bijak menggunakan media sosial dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Terlebih, tuduhan tindak pidana maupun penetapan seseorang sebagai tersangka harus mengacu pada keterangan dan bukti resmi dari aparat penegak hukum.
Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi sekaligus upaya meluruskan pemberitaan yang berkembang agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan tidak terjebak dalam narasi yang belum terbukti kebenarannya.
(Redaksi)

0 Comments