Serang, Banten| delikhukum.com — Pelaksanaan proyek pembangunan dan peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Permukiman berupa Pos Layanan Desa Sejahtera di Desa Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp296.760.000 itu diduga menggunakan material besi yang diameternya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, Rabu (28/10/2026).
Dugaan tersebut muncul setelah awak media melakukan pemantauan dan pengukuran langsung di lokasi pekerjaan menggunakan alat ukur sigmat. Hasil pengukuran menunjukkan diameter besi tiang kolom utama sekitar 10,2 mm, sedangkan besi sengkang atau cincin kolom terukur sekitar 7,3 mm.
Angka tersebut berbeda dari ukuran yang disampaikan seorang pekerja di lokasi. Pekerja itu menyebut besi tiang kolom utama berukuran 12 mm penuh, sedangkan besi cincin berukuran 8 mm penuh.
Perbedaan antara hasil pengukuran lapangan dan keterangan pekerja tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian material yang digunakan. Apabila dokumen kontrak memang mensyaratkan besi berdiameter 12 mm dan 8 mm, temuan itu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah material yang terpasang memenuhi spesifikasi atau justru menyimpang dari ketentuan.
Nilai proyek hampir Rp300 juta semestinya diikuti pengawasan yang ketat. Kualitas material tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele, mengingat kesesuaian bahan konstruksi merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin mutu dan keamanan bangunan.
Semen Merek Conch Ikut Dipertanyakan
Selain persoalan diameter besi, penggunaan semen merek Conch turut menjadi perhatian dalam pemantauan tersebut. Material yang digunakan dipertanyakan kesesuaiannya dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang menjadi acuan pengadaan.
Namun, dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu diuji berdasarkan dokumen kontrak, spesifikasi material, serta ketentuan SSH yang berlaku. Penggunaan merek tertentu tidak otomatis membuktikan pelanggaran apabila material tersebut memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan pengadaan.
Karena itu, keterbukaan dokumen dan penjelasan dari pihak terkait diperlukan agar persoalan ini dapat dinilai berdasarkan data, bukan sekadar dugaan.
Upah Pekerja Dibayar Harian
Saat ditemui di lokasi, seorang pekerja menjelaskan bahwa tenaga kerja dibayar dengan sistem harian. Upah tukang disebut sebesar Rp170.000 per hari, sedangkan kenek menerima Rp130.000 per hari.
Keterangan tersebut menjadi informasi tambahan mengenai pelaksanaan pekerjaan. Meski demikian, perhatian utama tetap tertuju pada kesesuaian material dan pelaksanaan konstruksi dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen proyek.
Asep Selaku Pelaksana Belum Merespons Konfirmasi
Untuk memperoleh penjelasan berimbang, awak media berupaya mengonfirmasi Asep selaku pelaksana proyek melalui pesan WhatsApp. Konfirmasi tersebut ditujukan untuk meminta tanggapan mengenai hasil pengukuran besi, spesifikasi material yang digunakan, serta dugaan ketidaksesuaian semen dengan acuan SSH.
Namun, hingga berita ini disusun, Asep belum memberikan respons atas pertanyaan yang disampaikan redaksi. Dengan demikian, belum ada klarifikasi dari pelaksana yang dapat dimuat dalam pemberitaan ini.
Belum adanya tanggapan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Kendati demikian, penjelasan dari pelaksana diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh mengenai pelaksanaan proyek yang dibiayai melalui anggaran daerah.
DPerkim Provinsi Banten Didorong Lakukan Pemeriksaan
Berdasarkan data pekerjaan, proyek ini memiliki rincian sebagai berikut:
•Nama pekerjaan: Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Pos Layanan Desa Sejahtera).
•Lokasi: Desa Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang.
•Nomor kontrak: 600/SPK.0148.UPPSU/DPerkim-3/2026.
•Tanggal kontrak: 25 September 2026.
•Pelaksana: CV Gemilang Madania Sejahtera.
•Nilai kontrak: Rp296.760.000.
•Masa pelaksanaan: 80 hari kalender.
•Sumber anggaran: APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPerkim) Provinsi Banten selaku instansi terkait perlu memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap diameter besi, dokumen mutu material, serta kesesuaian bahan yang digunakan perlu dilakukan oleh pihak teknis yang berwenang. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif harus ditempuh sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Anggaran publik menuntut pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar penyelesaian pekerjaan secara administratif. Setiap dugaan penyimpangan perlu diperiksa secara objektif agar kualitas bangunan terjamin dan penggunaan uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Asep selaku pelaksana, CV Gemilang Madania Sejahtera, serta DPerkim Provinsi Banten guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dari pelaksana masih belum diperoleh.
(Mijong)

0 Comments