LEBAK, BANTEN| delikhukum.com — Aktivitas pengerukan aset desa di Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, menuai sorotan tajam dari Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL). Selain berdampak pada kerusakan jalan, kegiatan tersebut juga memunculkan dugaan persoalan serius dalam tata kelola aset desa, mulai dari tidak adanya musyawarah desa hingga tidak masuknya hasil pengerukan ke kas desa.
Koordinator FMPL, Sambas, menyayangkan dugaan pengelolaan aset desa yang dinilai tidak transparan dan berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat. Ia menduga kegiatan tersebut melibatkan pihak ketiga yang memperoleh manfaat material untuk kepentingan pengurugan lahan investor.
“Kami menyayangkan sikap gegabah dalam mengelola aset desa. Jika benar dilakukan tanpa mekanisme musyawarah desa dan dasar hukum yang jelas, ini harus menjadi perhatian serius. Aset desa bukan milik pribadi yang bisa dimanfaatkan sesuka hati,” tegas Sambas kepada media, Minggu (25/10/2026).
15 Dump Truck dan Satu Ekskavator Jadi Sorotan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pengerukan tersebut melibatkan sekitar 15 unit dump truck dan satu unit alat berat ekskavator. Material hasil pengerukan diduga digunakan untuk mengurug lahan milik investor.
FMPL menilai aktivitas tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama menyangkut status aset yang dikeruk, dasar perizinan, pihak yang menerima manfaat material, serta pertanggungjawaban hasil kegiatan.
Kerusakan jalan yang dikaitkan dengan aktivitas kendaraan pengangkut material juga menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan. Menurut FMPL, apabila kegiatan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai penjelasan dan didorong melakukan pemulihan sesuai hasil pemeriksaan.
Persetujuan BPD Dipertanyakan, Prosesnya Harus Dibuka
Persoalan lain muncul terkait informasi mengenai surat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Persetujuan itu disebut-sebut diperoleh melalui pendekatan secara langsung kepada sejumlah anggota BPD atau door-to-door, bukan melalui rapat pleno resmi.
Jika informasi tersebut benar, proses persetujuan itu perlu ditelusuri untuk memastikan apakah keputusan diambil sesuai tata tertib, kewenangan, dan prosedur yang berlaku.
FMPL menilai pengelolaan aset desa tidak cukup hanya berlandaskan surat persetujuan yang dipersoalkan. Dasar hukum, proses pengambilan keputusan, transparansi, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat harus dapat diperiksa secara terbuka.
Kades Akui Tanpa Musdes dan Dana Tak Masuk Kas Desa
Dalam forum masyarakat pada Rabu (14/10/2026), Kepala Desa Cisangu, Doli, disebut mengakui bahwa pengerukan aset desa dilakukan tanpa melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan tanpa Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan kegiatan. Ia juga disebut membenarkan bahwa tidak ada dana hasil pengerukan yang masuk ke rekening kas desa.
Pernyataan tersebut menjadi titik penting yang perlu didalami oleh instansi pengawas. Sebab, apabila aset yang dikeruk merupakan aset desa dan kegiatan tersebut menghasilkan nilai ekonomi, publik berhak mengetahui dasar pemanfaatannya, pihak penerima hasil, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Meski demikian, dugaan penyalahgunaan wewenang maupun kerugian keuangan desa tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran aliran manfaat, dan keterangan seluruh pihak terkait.
FMPL Desak Inspektorat dan APH Turun Tangan
FMPL mendesak Inspektorat Kabupaten Lebak melakukan audit terhadap pengelolaan aset Desa Cisangu. Aparat penegak hukum (APH) juga diminta menelaah apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses pengerukan, pemberian manfaat kepada pihak ketiga, serta pertanggungjawaban hasil kegiatan.
Sejumlah ketentuan yang relevan untuk ditelaah antara lain:
1. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, khususnya ketentuan mengenai pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset desa sesuai jenis serta mekanisme yang berlaku.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah, termasuk ketentuan larangan bagi kepala desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dipersyaratkan undang-undang.
FMPL berharap pemeriksaan dilakukan secara objektif dan menyeluruh, bukan sekadar formalitas administratif. Status aset, dokumen persetujuan, volume material yang dikeruk, pihak yang menerima manfaat, dampak terhadap jalan, serta kemungkinan kerugian keuangan desa harus ditelusuri berdasarkan bukti.
Pengelolaan aset desa menyangkut kepentingan publik, bukan ruang untuk mengambil keputusan tanpa transparansi dan pertanggungjawaban. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus dijawab melalui data dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, Kades Cisangu, Doli, belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait sorotan FMPL tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Cisangu, BPD, pihak ketiga yang diduga terlibat, serta instansi terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Mijong)

0 Comments