Subscribe Us

header ads

Aduan Warga Soal Drainase Kadikaran, Camat Ciruas Tegur CV RAJA DILFA BAQRI

SERANG, BANTEN | delikhukum.com —Pembangunan drainase lingkungan di RW 002, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, menjadi sorotan setelah warga mengeluhkan kualitas dan kerapian pengerjaan yang dinilai kurang memuaskan.


Menanggapi keluhan tersebut, Camat Ciruas, Dr. Yuli Saputra, S.TP., M.M., menegur pihak pelaksana, CV RAJA DILFA BAQRI, agar memperhatikan mutu pekerjaan dan melakukan perbaikan terhadap bagian yang dinilai kurang rapi.


“Keluhan masyarakat harus segera direspons cepat, karena kita adalah pelayan masyarakat, bukan orang yang harus dilayani oleh masyarakat,” ujar Yuli saat dihubungi awak media.


Ia menegaskan, setiap program pembangunan yang masuk ke wilayah Ciruas perlu dipantau agar hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat.


“Kita juga harus sama-sama menjadikan masyarakat puas dan bahagia atas segala kegiatan tersebut. Untuk itu, perlu adanya monitoring terhadap semua program yang masuk di wilayah Ciruas,” tambahnya.


Menurut Yuli, kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan harus ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata.


“Kita semua manusia biasa, selalu ada kekurangan. Namun, kekurangan tersebut akan lebih dipandang baik apabila dilanjutkan dengan proses perbaikan,” katanya.


Ia juga berharap program Pemerintah Provinsi Banten, termasuk pemasangan U-ditch di empat lokasi, dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat Kecamatan Ciruas.


Nilai Kontrak Rp188,38 Juta


Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek tersebut berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan rincian sebagai berikut:


- Paket: Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Drainase Lingkungan) RW 002, Desa Kadikaran, Kecamatan Ciruas.

- Pelaksana: CV RAJA DILFA BAQRI.

- Nomor kontrak: 600/SPK.0801.UPPSU/DPerkim3/2026.

- Tanggal kontrak: 15 September 2026.

- Nilai kontrak: Rp188.380.000.

- Masa pelaksanaan: 60 hari kalender.

- Sumber anggaran: APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.


Warga berharap pihak pelaksana segera mengevaluasi dan memperbaiki bagian pekerjaan yang dinilai kurang rapi. Dinas terkait juga diharapkan melakukan pemeriksaan teknis untuk memastikan hasil pembangunan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan kontrak.


Pengawasan diperlukan agar anggaran pemerintah menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, berfungsi optimal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Di akhir keterangannya, Yuli mengapresiasi peran media dan LSM yang turut menjalankan fungsi kontrol sosial.


“Apresiasi atas kolaborasi dan kerja sama yang baik dari rekan-rekan media dan LSM sebagai kontrol sosial dan partner kerja kami. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi dan kita selalu dalam perlindungan Allah. Aamiin,” tutupnya.


Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV RAJA DILFA BAQRI belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga maupun tindak lanjut atas teguran Camat Ciruas. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana maupun dinas terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.

(Redaksi)


Post a Comment

0 Comments